Impor Beras Gila-Gilaan Jelang Panen Raya Dan Masalah Gudang Bulog, Tidak Adakah Koordinasi?

Swasembada Beras, Impor Beras dan Gudang Bulog Penuh, Seperti Benang Kusut Koordinasi Yang Susah Terurai

Persoalan impor beras mencuat setelah Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menolak keras impor beras lagi. Bahkan, pria yang beken disapa Buwas itu mengumpat, matamu, ke Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita karena mengatakan tidak berurusan dengan gudang Bulog yang penuh.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution buka suara merespons polemik impor beras. Dalam penjelasannya Darmin merinci kronologi impor beras, mulai dari kondisi di lapangan hingga akhirnya diputuskan memberi izin Bulog mengimpor beras 2 juta ton.

Menurut Darmin akhir 2017 harga beras mulai bergerak naik, dan rapat koordinasi (rakor) membahas lonjakan harga itu mulai dilakukan di Kantor Darmin. Rakor itu melibatkan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Dirut Bulog, dan Menteri BUMN. Dalam rakor tersebut belum diambil keputusan mengimpor beras.

"Nah memang belum ada kesepakatan hingga akhir 2017, seperti apa ini supply-demand angkanya persis, ada yang menganggap optimis cukup," kata Darmin di Istana Presiden, Jakarta Kamis (20/9/2018). Kondisi berubah di November-Desember 2017. Harga beras melonjak tajam, jenis medium yang seharusnya Rp 9.450/kg, naik menjadi Rp 11.300/kg.

Selanjutnya diadakan rakor lagi pada 15 Januari 2018 untuk membahas lonjakan harga beras tersebut. Selain itu dicek pula ke gudang Bulog ternyata stok beras tinggal 903 ribu ton, di bawah 1 juta ton. "Sehingga waktu itu kita menganggap ini masalah, karena konsumsi kita sebulan bergerak 2,3-2,4 juta ton nasional. Bulog kita jaga stoknya bergerak di sekitar 2 juta ton, kalau di bawah 1 juta kita anggap ini masalah," terang Darmin.

"Kenapa? Karena berarti tidak cukup beras dibeli oleh Bulog dari masyarakat, namun tetap pada waktu itu masih ada keyakinan dari kementerian yang bersangkutan bahwa enggak, ini Januari-Februari-Maret produksi beras akan 13,7 juta ton," ujar Darmin.

Alhasil pada rakor tersebut diputuskan impor beras 500.000 ton. Kebijakan ini diambil agar stok beras di gudang Bulog di atas 1 juta ton. Di sisi lain pemerintah juga menunggu hasil puncak panen raya padi di Maret 2018.

"Maret puncaknya karena akan panen raya, oke. Karena sudah di bawah 1 juta ton stoknya kita putuskan impor pada waktu itu, pada 15 Januari, impornya 500 ribu ton, dengan catatan Maret kita cek lagi pada waktu panen raya. Diputuskan 500 ribu ton, itu pasti gak cukup, tapi katanya produksi Maret bagus, kita tunggu sampai Maret," papar Darmin.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tak mempermasalahkan jika Bulog tak ingin ada impor beras tambahan. Menurut dia, itu adalah hak dari Bulog. "Engga apa-apa. Jangan diperpanjang," ujar Enggar di Jakarta Barat, Rabu (19/9/2018). Kendati begitu, Enggar mengingatkan bahwa berdasarkan rapat kordinasi yang dilakukan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Bulog mempunyai izin kuota impor sebanyak dua juta ton. "Yang pasti, rapat koordinasi memutuskan jumlah total itu dua juta ton. Itu keputusan rakor, bukan saya," kata Enggar. Baca juga: Soal Tempe Setipis Kartu ATM, Mendag Mengaku Ditelepon Jokowi Enggar menuturkan, serapan dalam negeri belum maksimal terhadap stok beras Bulog. Atas dasar itu, masih banyak stok beras yang masih mengendap. "Penyerapan beras dalam negeri itu belum maksimal. Dari jumlah stok yang 2,2 juta ton, serapan dalam negeri hanya 809.000 ton. Sisanya ada yang komersial, ada yang 130.000 tonan. Lainnya dari eks impor," ucap dia. Enggar menambahkan, izin impor beras sebanyak 2 juta ton yang dimiliki Bulog sebenarnya berlaku hingga Juli 2018. Namun, Bulog meminta izin impor itu diperpanjang. "Yang dua juta sebenarnya sampai dengan Juli. Tapi kemudian ada surat Bulog meminta agar izin impor diperpanjang mengingat proses perjalanan itu belum sampai. Kita keluarkan, setuju perpanjangan kedua karena belum sampai, dalam perjalanan karena cuaca dan segala macam, mohon izin diperpanjang. As simple as that," ujarnya. Sebelumnya, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso atau Pria yang kerap disapa Buwas menyatakan, sampai tahun depan dirinya berkeyakinan Indonesia tidak membutuhkan impor beras. Buwas berkeyakinan seperti itu karena cadangan beras Bulog bisa capai 3 juta ton hingga akhir 2018. Sementara hingga saat ini, cadangan beras Bulog capai 2,4 juta ton.
Singkat cerita pada 19 Maret 2018 diadakan rakor lagi dan informasi dari Bulog saat itu persediaan beras di gudang tinggal 590.000 ton, jauh dari batas aman stok beras nasional yaitu 2 juta ton. Menurut Darmin kondisi tersebut artinya Bulog tidak mampu menyerap dari petani dan pasokan ke masyarakat akan terganggu. Pemerintah sempat memberi solusi mengatasi masalah penyerapan beras oleh Bulog dengan menaikkan harga pembelian gabah maupun beras, namun tetap saja stok beras tidak memadai.

"Maret kita rapat pada tanggal 19, kita cek berapa stok Bulog, tinggal 590 ribu ton, sehingga kita anggap ini barang mulai merah. Bulog tidak mampu membeli artinya tidak tersedia cukup beras di seluruh daerah untuk dibeli. Bahkan waktu itu kita naikkan harga pembelian gabah maupun beras, dengan kenaikan yang biasanya 10 persen fleksibilitasnya, kita naikkan 20 persen supaya bisa beli. Tetap saja stock 590 ribu ton," terang Darmin.

Mengacu pada kondisi itu akhirnya pada rakor 19 Maret diputuskan tambahan impor beras lagi 500.000 ton untuk mendongkrak stok Bulog. Langkah ini diambil karena masa puncak panen raya akan berakhir.

"Di 19 Maret juga kesepakatannya 500 ribu ton lagi, jangan lebih tapi itu keputusan sama-sama. Dengan catatan, masing-masing instansi mengecek, ada beras enggak karena stoknya terlalu kecil. Satgas pangan cek, perdagangan cek, pertanian cek, Bulog cek," jelas Darmin.

Cuma sempat ada masalah pengiriman beras impor hasil keputusan rakor 15 Januari 2018. Beras yang harusnya masuk di Februari justru baru masuk Maret. Ini karena di beberapa negara produsen beras baru masuk masa panen di Maret, dan pembelian melalui proses tender.

Setelah beras impor masuk stok beras Bulog yang tadinya 590.000 ton naik menjadi 649.000 ton. Jumlah ini, menurut Darmin, sudah termasuk dengan pasokan beras dalam negeri.

Karena stok beras Bulog naiknya tak signifikan, maka dalam rakor 28 Maret 2018 diputuskan tambahan impor beras 1 juta ton, sehingga totalnya 2 juta ton beras. Dengan angka 2 juta ton itu artinya stok beras di gudang Bulog aman.

"Waktu itu sepakat oke kalau begitu kita nggak mau ngambil risiko, apalagi informasi ada musim kemarau agak kering, maka diputuskan 28 Maret impor tambahan 1 juta ton. Jadi total 2 juta ton (dari sebelumnya 500 ribu dua kali). Itu harus masuk akhir Juli 2018," tutur Darmin.

Faktanya, kata Darmin, dari 2 juta ton tersebut, sebanyak 200 ribu ton beras impor dari India nggak berhasil disepakati. Alhasil, total impor beras 1,8 juta ton, dan 1,4 juta ton sudah masuk. Sisa 400.000 ton akan masuk bertahap "Jadi perdebatan yang terjadi antara rekan-rakan saya, itu malah yang pertanyaannya, loh beras ini impor kok, impor yang mana yang dibicarakan, nggak ada impor setelah itu. Putusan terakhir adalah 28 Maret 2018 dan itu sudah dilaksanakan, walaupun 400 belum masuk, sedang dalam perjalanan," pungkas Darmin.

Data Beras Tidak Valid dan Keputusan Impor Beras, Serba Semrawut

Kekhawatiran terhadap pasokan beras yang berujung pada keputusan pemerintah untuk impor sering kali terjadi jelang pergantian musim. Saat hujan lebat yang diikuti dengan banjir, jalur distribusi terancam. Namun, saat musim kemarau, risiko kekeringan lahan menghantui.

Bak buah simalakama, memang. Maklum, ancamannya tak main-main, kenaikan harga. Alhasil, keputusan impor beras selalu mengundang pro dan kontra. Maklum, Persoalan beras adalah persoalan perut.

Menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga beras medium nasional bertengger di atas Rp11 ribu per kilogram (kg) sejak awal tahun ini. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu yang cuma Rp10 ribu/kg, bahkan menyentuh Rp9 ribu/kg di beberapa wilayah.

Ambil contoh di DKI Jakarta. Harga beras medium dibanderol Rp10.650/kg pada tahun lalu. Namun, sekarang harganya melonjak hingga Rp12.800/kg. Sontak saja, bikin emak-emak teriak. Karena alasan itu, kemudian pemerintah memutuskan untuk impor. Sejak awal tahun, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, memberikan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton. Dirasa tak cukup, pemerintah pun kembali merilis izin impor beras jilid II sebanyak 500 ribu ton.

Kemudian, siapa yang menyangka, izin impor jilid III terbit. Tak tanggung-tanggung, kali ini pemerintah mengizinkan impor beras hingga 1 juta ton. Artinya, total 2 juta ton beras impor membanjiri pasar di dalam negeri. Menteri Perdagangan Enggartiaso Lukita sempat berdalih bahwa keputusan impor demi antisipasi kenaikan harga beras. Pemerintah kala itu menduga stok yang ada kurang memenuhi permintaan pasar. Makanya, rapat koordinasi terbatas di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan kuota impor ditambah.

Namun, menurut Enggar, volume impor beras kali ini bukan yang tertinggi dibandingkan 2014 lalu. Saat itu, impor beras mencapai 2,5 juta ton. "Itu kami tegaskan diputuskan di rakortas. Kami melihat kebijakan itu sebagai cerminan atas kenaikan harga dan pasokan yang kurang," jelasnya, akhir pekan lalu.

Memang, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santosa menilai impor adalah langkah antisipasi meredam gejolak harga, mengingat asa-masa panen sudah berakhir. Musim kemarau datang.

Berdasarkan pemantauannya, 39 persen wilayah penghasil beras di Tanah Air mulai mengalami kekeringan pada bulan ini. Akibatnya, harga Gabah Kering Panen (GKP) beranjak Rp200 hingga Rp300 per kg. Bukan tak mungkin, harga beras ikut naik.

Namun, Dwi menegaskan impor bukan kebijakan terbaik. Sebab, kebijakan impor juga berawal dari data produksi dan konsumsi yang kurang baik. Andai data ini valid, maka pemerintah tak harus impor untuk mengantisipasi ancaman menipisnya pasokan beras.

Apalagi, mengacu data Kementerian Pertanian, produksi beras nasional di atas kertas surplus 13,81 juta ton pada tahun lalu. Nah, jika benar produksi beras berlebih, tidak seharusnya harga beras melambung.

"Kebijakan ini sebetulnya juga muncul dari data yang simpang siur. Coba saja kalau dari awal datanya akurat, tentu pemerintah tak akan membuat kebijakan yang kontroversial," imbuh Dwi.

Ketidakakuratan data tersebut, ia melanjutkan, juga membuat perencanaan kebijakan pemerintah terkesan serampangan. "Jadi, pemerintah lebih baik perbaiki data terlebih dahulu ke depan. Idealnya, memang data produksi ini harusnya jadi dasar kebijakan," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah. Menurut dia, pemerintah tak bisa terus menerus meng-kambing hitam-kan musim kemarau sebagai pemicu pasokan dan kenaikan harga beras. Ada kemungkinan, tata niaga yang buruk bikin harga beras melompat. Buktinya, melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan lalu, harga beras kualitas rendah di tingkat penggilingan naik 0,82 persen menjadi Rp9.015/kg. Beras medium naik 0,68 persen menjadi Rp9.198/kg. Sementara, beras premium naik 0,44 persen jadi Rp9.520/kg.

Tapi, di antara data itu, harga gabah cenderung turun. Tercatat, harga GKP di tingkat petani turun 0,38 persen menjadi Rp4.633/kg dan di tingkat penggilingan turun 0,48 persen menjadi Rp4.716/kg. "Jadi, memang masalahnya adalah suplai, baik karena musim atau tata niaga. Kalau masalahnya musim, tidak bisa diramal. Tapi kalau masalah tata niaga, itu seharusnya bisa diantisipasi," tutur Rusli.

Misalnya, melakukan perencanaan produksi jangka panjang berbasis data yang akurat. Salah satu upaya untuk menunjang akurasi data dengan konsolidasi lahan. Cara lain, bergerak lewat Satuan Tugas (Satgas) Pangan apabila terjadi penimbunan beras. Nah, kalau cara itu masih mentok, Rusli tak segan-segan mengusulkan impor.

Sumber:
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/19/212900726/ini-komentar-mendag-soal-bulog-yang-ngotot-tak-mau-tambah-impor-beras
https://finance.detik.com/.../penjelasan-lengkap-soal-keputusan-impor-beras-2-juta-ton
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180829091440-92-325727/terpaksa-impor-karena-kesemrawutan-data-beras


FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Peternakan dan Herbal Updated at: 06:53
Copyright@2014-2016. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.