Polemik Terbitnya Sertifikat HGB Pulau D Reklamasi

Posted by

Loading...
Setelah Sempat Viral di Medsos, Terbitnya Sertifikat HGB Pulau D Reklamasi Menyisakan Rahasia Yang Bahkan Kakanwil BPN DKI Jakarta Juga Tidak Mengetahui Alasannya
Ini Kata BPN DKI Jakarta soal Terbitnya Sertifikat HGB Pulau D Reklamasi

Najib Taufieq, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, mengaku tidak mengetahui alasan di balik terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau D hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Najib sendiri enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. “Tolong konfirmasi saja ke Kepala Kantor Jakarta Utara yang ngeluarin itu, dasar-dasar hukumnya tanya sama dia,” tegas Najib seperti dikutip dari Republika, Senin (28/8/2017).

BPN DKI menurut Najib baru akan membicarakan sola penerbitan sertifikat itu. Najib akan memanggil Kasten Situmorang, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, untuk mengevaluasi dan meminta penjelasan terkait alasan pengeluaran sertifikat HGB pulau reklamasi yang sampai saat ini masih berpolemik tersebut.

“Kawan-kawan di Utara dengan semangat percepatannya tahu-tahu super cepat selesai begitu, jadi ini mesti kita evaluasi dulu,” ujarnya.

Seperti diketahui, foto sertifikat HGB Pulau D viral beredar di media sosial. Sertifikat untuk Pulau 2A (Pulau D) itu diberikan kepada PT Kapuk Naga Indah sebagai pengembang pulau hasil reklamasi. Sertifikat HGB bernomor 6226 itu dikeluarkan tanpa ada tanggal berakhirnya hak.

Sertifikat HGB Pulau D tersebut ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Kasten Situmorang dengan nomor 23-08-2017.-1687/HGB/BPN-09.05/2017.- pada 24 Agustus 2017. 
Dalam foto dokumen penerbitan hak guna bangunan (HGB) Pulau D, selintas terlihat proses pengurusan dokumen hanya berlangsung dalam sehari. HGB itu juga terbit hanya empat hari setelah sertifikat hak pengelolaan (HPL) diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Lazimkah ini terjadi?

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) DKI Jakarta M. Najib Taufieq menjelaskan, ini merupakan perubahan positif yang terus diupayakan oleh BPN. "Kawan-kawan kami sedang senang-senangnya memberikan pelayanan. Kan Minggu kami digedor oleh Presiden. Ingat BPN, sertifikat itu hak masyarakat," kata dia saat memberikan keterangan pers di Kanwil BPN DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (29/30).

Ia mengatakan, faktor kecepatan merupakan salah satu kritik yang terus disampaikan kepada BPN, baik dari Ombudsman maupun badan pengawas lain. Selama ini, proses perizinan yang panjang dan berliku menjadi hal yang paling sering dikeluhkan masyarakat.

"Kita mulai ubah. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit?" ujar Najib. Najib berharap ini tak perlu dipandang sebagai hal luar biasa. Ini merupakan gambaran perubahan yang selama ini diinginkan oleh BPN maupun masyarakat.

Sementara, penyerahan sertifikat HPL Pulau C dan Pulau D oleh Presiden Joko Widodo pada Ahad (20/8) hanya bersifat simbolis. HPL kedua pulau tersebut disebut telah selesai diproses sejak 19 Juni. Najib menambahkan, sertifikat HGB atas HPL belum bisa dipakai sebelum segala masalah, seperti moratorium dan Perda Reklamasi selesai.

"Kita mempertimbangkan bahwa investor ini sudah tanam modal. Mereka ada Kepres dengan Pemda DKI untuk reklamasi. Adapun moratorium terkait yang harus mereka lengkapi berikutnya," kata Najib.

Dengan penerbitan HGB ini, ia berharap PT Kapuk Naga Indah akan terbantu saat dokumen itu dibutuhkan. "Terlepas pembangunannya sudah diberi izin atau tidak itu di luar kewenangan kami. Minimal kami sudah membantu apabila kapan dibutuhkan," kata dia.

Ia menceritakan, proses investasi Pulau D telah berlangsung sejak 1995. Proses ini sempat terhambat karena permasalahan modal, moratorium, dan sebagainya. Kini, PT Kapuk Naga Indah telah memenuhi hal itu hingga terbentuk Pulau D.

"Itu kan butuh investasi yang tidak sedikit. Mereka bangun. Kita siapakan sarana pembantu. Jadi kalau sudah selesai tidak perlu lagi buat HGB. Begitu moratorium selesai, perda selesai, (HGB) ini bisa dimanfaatkan misalnya untuk pinjam uang ke bank," kata dia.

Loading...
loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Peternakan dan Herbal Updated at: 23:28

0 komentar:

Post a Comment

loading...
Copyright@2014-2016. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.