Menyebabkan Kegaduhan, HET Beras pun Dibatalkan

Posted by

loading...

loading...
Aturan HET Beras Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi Setelah Bikin Gonjang-ganjing Dan Ketakutan Pedagang Beras
Ketakutan pedagang beras baik di Pasar Induk Beras Cipinang maupun pasar lainnya sekarang terjawab sudah. Pasalnya, pemerintah sudah menarik kembali aturan yang belum diundangkan terkait acuan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras.

Aturan yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tersebut yakni Permendag Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen."Resah dan gelisah ini ini terjawab sudah. Seandinya Pak Menteri enggak datang kita tidak tahu lagi seperti apa. Secara gentleman beliau sampaikan bahwa SK Peremendag Nomor 47 tidak berlaku dan HET belum diundangkan. Jadi itu enggak perlu dipikirkan lagi," tutur Ketua Koperasi Perberasan Pasar Induk Cipinang Zulfikar, di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Menurut dia, pedagang selama ini takut dikenai sanksi jika menjual beras di atas Rp9.000. Ketakutan ini yang membuat pedagang meminta menunda pengiriman dahulu. Namun dengan dipastikannya bahwa acuan HET beras, maka dalam waktu dekat aktivitas penjualan dan perdagangan kembali normal. "Senin besok saya yakin kembali normal dengan pemasukan 3.000 ton per hari. Sebab yang diputuskan hal ini positif sekali,"ujarnya.

Berdasarkan data perberasan di Pasar Induk Beras Cipinang, per hari beras masuk sekira 3.000-4.000 ton. Namun setelah ada penetapan acuan HET beras, stok menurun hingga 1.800 ton per hari.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, menjawab kegelisahan perdagangan dan penjualan beras, di mana seperti di Pasar Induk Beras Cipinang terjadi penurunan stok beras yang biasanya 3.000 sampai 4.000 per ton menjadi 1.800 per ton. Diputuskan bahwa Permendag Nomor 47 Tahun 2017 yang belum diundangkan tidak berlaku. "Akibat berbagai kekhawatiran yang ada, dalam diskusi kami sampaikan tidak usah khawatir karena saya bersama dengan Satgas menyatakan bahwa tidak usah khawatir dalam melakukan kegiatan usaha. Kalau usaha HET itu Permendag belum diundangkan sehingga itu tidak diberlakukan,"tuturnya.

Asal tahu saja, pedagang beras dalam beberapa hari ini mengalami penurunan karena adanya ketakutan dalam menjual beras. Pedagang takut untuk menjual beras karena telah ditetapkannya HET untuk beras medium dan premium sekira Rp9.000 per kg.

Enggar melanjutkan, dengan tidak berlakunya HET dalam Permendag Nomor 47 tersebut, diharapkan mulai dari sekarang petani, pengepul, suplier hingga pedagang bisa melakukan transaksi dengan normal.

"Jangan ada kekhawatiran dengan harga. Karena ini masih dalam proses," tukasnya.

Susun Ulang Penataan Tataniaga Beras, Mulai Kualitas Hingga Harga
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen secara resmi tidak diberlakukan. Kepastian tersebut menyusul timbulnya kekhawatiran pedagang beras yang takut menjual dagangannya di atas harga acuan yang ditetapkan.

Berdasarkan Permendag Nomor 47 tahun 2017, Pasal 5B beras yang dimaksud dalam Pasal 5A meliputi beras jenis medium dan premium yang tidak termasuk beras untuk keperluan tertentu. Adapun untuk beras tersebut harga acuan pembelian di petani ditetapkan sebesar Rp7.300 per kg dan harga acuan penjualan di konsumen sebesar Rp9.000 per kg.Guna mengganti aturan tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang usai melakukan pertemuan dengan pelaku industri perberasan menyepakati untuk menyusun ulang penataan dari kualitas hingga harga beras.

"Kita sepakat Senin bikin tim penyusunan mengenai rencana penataan dengan harganya. Dengan orientasi memerhatikan kepentingan konsumen, petani, dan pedagang. Jadi tiga komponen ini menjadi prioritas yang harus dirumuskan jadi satu pihak dan lainnya," tuturnya di Kantor Food Station Tjipinang Jaya, Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (28/7/2017). Dalam perumusannya, kata Enggar, kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah, namun tetap dengan masukan dan kesepakatan bersama antara petani dan pelaku usaha.

"Saya mau semua pihak duduk bersama, saya mau ada keadilan bagi penggiling padi, mulai dari yang kecil sampai besar. Itu harus kumpul merumuskan. Kita akan dengarkan semua kepentingan karena petani di Aceh dengan Kalimantan beda, sehingga kita dengar dan keputusannya diambil bersama," tuturnya. Enggar melanjutkan, untuk waktu perumusannya tidak ditargetkan berapa lamanya. Yang pasti hasil rumusannya harus disepakati bersama oleh semua pihak dengan tujuan adanya keadilan.

"Berapa lama selesainya, waktu minyak dan gula tiga hari tiga malam di tempat saya selesai. UU Pemilu saja selesai masa urusan ini tidak," tandasnya.

Sumber okezone.com

loading...
loading...
loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Peternakan dan Herbal Updated at: 01:15

0 komentar:

Post a Comment

loading...
Copyright@2014-2016. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.