Antara Pasal Makar dan Polri Yang Dilaporkan ke Mahkamah Internasional

Posted by

Loading...

PARA PAKAR HUKUM SUDAH PERINGATKAN

Pasal makar jangan dijadikn pasal kesewenang-wenangan....

Anak deso sudah meminta Penyidik Polri jangan maen tangkap, maen tuduh utamanya para Ulama dan aktifis
Penyidik harus menonjolan azas Praduga tak bersalah....
Lebih cermat dan teliti....
sesuai pasal 87 dan 53 KUHP...
Tuduhan makar harus memenuhi unsur Penyerangan (aanslag)
paling tidak perbuatan permulaan.....
Menggerakkan aksi damai bukan makar, meminta MPR sidang istimewa bukan makar.....
Karena lembaga itu berkewenangan melaksanakan Pasal 7 dan 8 UUD 1945 Pemakzulan Presiden,
itupun prosesnya sulit, harus ada alasan kuat menurut prosedur Hukum yang berlaku.
Sama halnya Rakyat meminta Institusi Polri menegakkan hukum kok dituduh makar ?
masasih?
Menurunkan Presiden secaa paksa bisa cuma Pulpen atau dana 3 Milyar tanpa senjata?
Bisa-bisa Mahasiswa menyerukan "Turunkan Jokowi" dalam aksi demo dituduh makar
Begitu ada reaksi kemahkamah Internasional bilang sudah siap....
Kemudian meminta Praperadilkan dulu baru tempuh jalur Internasional....baru bilang negara Hukum....
Tapi kesewenangan terjadi......
Kalau rakyat sudah meragukan penegakan hukum dalam negeri bagaimana?
______________________________________________

Ada kekhawatiran dari pihak Polri bila Mahkamah Internasional memproses laporan beberapa tertuduh makar baik yang ditangkap jelang Aksi Bela Islam 212 maupun Aksi 313.

Pendapat itu di sampaikan pengamat politik Muhammad Huda pada intelijen (05/04). " Kepolisian kemungkinan besar bakal kalah di pengadilan internasional. Kepolisian RI bakal dinilai keliru menerapkan pasal-pasal aksi makar, ” kata Muhammad Huda.

Menurut Huda, bila Polri kalah di Mahkamah Internasional, bakal memperburuk citra Pemerintahan Joko Widodo di mata internasional. " Dunia internasional bakal mengecam Rezim Jokowi yang represif.

Kepolisian akan
dinilai sudah diperalat kekuasaan, " tutur Huda.

Huda menilai, para aktivis tertuduh makar mengajukan polisi ke pengadilan internasional karena terasa telah tak ada lagi keadilan didalam negeri. " Masalah Iwan Bopeng maupun segala yang berurusan dengan Ahok, kebanyakan tak ada tindak lanjutnya, serta berkesan dibela kepolisian, " pungkas Huda.

Menanggapi rencana Sri Bintang Pamungkas yang bakal melaporkan kepolisian ke Mahkamah Internasional, Kepala Sisi Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul, meminta para pengacara tertuduh makar ajukan praperadilan terlebih dahulu.

" Saya sudah bicara dengan beberapa, bila melakukan gugatan ke Mahkamah Internasional silahkan saja. Namun kita patut sadari, kita ini negara hukum dimana warga negaranya juga diatur secara hukum. Ada baiknya bahwa pelaporan itu harusnya diuji melalui praperadilan bukan ke Mahkamah Intersional, " ucap Martinus di Mabes Polri (03/04). [ito]

Loading...
loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Peternakan dan Herbal Updated at: 18:23

0 komentar:

Post a Comment

loading...
Copyright@2014-2016. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.