Pemerintah Harus Hentikan Pemblokiran Situs Islam!

Posted by

loading...

Pemblokiran Situs Islam dan Citra Jokowi

Jika pemerintah menilai beberapa situs Islam–seperti ‘petunjuk’ Jokowi menebar fitnah, maka tidak perlu langsung memblokirnya. Cukup pimred media-media tersebut dipanggil menghadap Dewan Pers untuk dikonfirmasi benar-tidaknya. jika terbukti salah, maka media dinasehati dan diberi teguran tertulis. Setelah teguran tertulis berkali-kali tidak ‘mempan’ baru ditindak tegas, diproses hukum, hingga diblokir bahkan dilarang ‘online’ lagi.
   
Namun kalau situs-situs Islam itu benar, Dewan Pers membuat pengumuman kepada pemerintah dan khalayak, bahwa media-media tersebut tidak bermasalah.

Jadi, ketegasan tidak identik dengan.langsung memblokir. Sebab pemblokiran akan membuat media online tidak bisa lagi menjalankan jurnalistik tahap akhirnya (menyebarluaskan berita). Dengan demikian, sama artinya pemerintah–kemenkominfo–membredel media Islam online.

Padahal pembredelan media merupakab pelanggaran konstitusi (UUD 1945) dan regulasi terutama UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam sejarah pers Indonesia merdeka, pembredelan media karena alasan politik hanya terjadi pada masa rezim orde lama dan orde baru yang dikenal diktator. Pemerintahan reformasi–sejak Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga SBY–tidak pernah membredel pers karena alasan politik.

Sumber hidayatullah.com

loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Peternakan dan Herbal Updated at: 19:22

0 komentar:

Post a Comment

loading...
Copyright@2014-2016. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.