Bagaimana Cara Kerja ERP (Electronic Road Pricing)?

Posted by

Loading...
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Electronic Road Pricing (ERP) Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Zulkifli menyatakan dokumen lelang ERP akan segera diperbaiki sesuai dengan saran dari Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.
Ada dua kawasan ERP yang dilelang, yakni di Jalan Sudirman dan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Di kawasan Sudirman, jalur yang dilelang dalam ERP itu melintasi Jalan Sudirman- Thamrin-Gajah Mada-Hayam Wuruk-kota. Lalu, di Rasuna Said, jalur yang dilelang melintasi Kuningan-Warung Buncit hingga fly over Pal, dan masuk ke Menteng. Kawasan ERP tersebut berlaku untuk dua jalur berlawanan.
Seiring dengan perbaikan dokumen lelang, pihaknya juga akan menyiapkan infrastruktur pendukung ERP, mulai dari angkutan umum untuk peralihan dari kendaraan pribadi, jalan hingga park and ride.

“Saat ini kami terus melakukan perbaikan infrastruktur pendukung ERP. Sistem ini merupakan pembatasan kendaraan di Jakarta,” kata Zulkifli, Selasa (16/2).

Dijelaskannya, penerapan ERP sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2013 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2030. Selain mengadopsi dua ruas jalan yang dilelang, dalam Perda itu juga mengatur waktu pelaksaan ERP, yakni pukul 07.00 WIB-20.00 WIB.

Sedangkan tarif yang diberlakukan bersifat dinamis. Artinya, apabila masih banyak kendaraan yang melintas di kawasan ERP, tarif ERP akan semakin mahal dan terus meningkat hingga standar kecepatan 35 kilometer perjam.

“Hal tersebut sedang diproses bersama dengan kepolisian,” ujarnya.

Untuk On Board Unit (OBU) digunakan sistem oneface bukan twoface yang kerap digunakan dalam transaksi pintu masuk dan keluar tol. Ketika kendaraan melewati kawasan ERP 80 km/jam, secara otomatis OBU langsung terekam. Terlebih kamera yang digunakan adalah kamera aplikasi yang mampu mengidentifikasikan plat nomor kendaraan.

Untuk pengadaan OBU berkisar seharga Rp 200.000 per unit. Alat ini akan melekat seperti nomor handphone. Artinya, OBU tak bisa digunakan kendaraan yang bukan milik si pengendara mobil.

Bila kendaraan tidak menggunakan OBU, maka kamera akan langsung dapat mendeteksinya. Kemudian kepolisian akan melakukan tindakan melalui tilang elektronik.

“Agar dapat data kepemilikan seluruh kendaraan, Dinas Pelayanan Pajak harus meng-update datanya. Dan Korlantas sudah memproses data kendaraan tersebut,” terangnya.

Sebagai regulator, Dishubtrans hanya menjadi operator. Pembangunan Gate dan pemasangan OBU sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan swasta melalui kerjasama yang memprioritaskan Standar Operasional Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Kami mengharapkan dengan adanya percepatan penerapan ERP, bisa menjadi pemicu bagi percepatan infrastruktur pendukungnya. Termasuk sistem tilang elektronik milik kepolisian,” paparnya.


Sumber:BeritaSatu.com

Loading...
loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Peternakan dan Herbal Updated at: 17:44

0 komentar:

Post a Comment

Copyright@2014-2016. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.