loading...

Impor Zona Based Bisa Menghancurkan Peternakan Sapi Lokal Dalam Negeri

Posted by

Kebijakan Impor Daging Sapi dan Kerbau Dari India Dengan Sistem Zona Based Mendapat Penolakan Yang Keras dari Peternak Sapi Lokal Karena Akan Bisa Menghancurkan Peternakan Rakyat
Kebijakan impor daging sapi dari india berdasarkan sistem zona based ini berisiko sangat besar terhadap perkembangan peternakan rakyat bahkan bisa menurunkan semangat peternak dalam berusaha



Puluhan orang yang tergabung kedalam kelompok peternak sapi potong Jawa Timur melakukan “demontrasi” seusai melakukan saresehan di Hotel El Karangploso Malang Jawa Timur (17/3). Mereka menuntut pemerintah mencabut kebijakan membuka keran importernak dan produk ternak dari India.

Seperti diketahui, kebijakan ini diambil pemerintah dengan tujuan mengatasi harga daging lokal yang sempat tinggi di awal 2016 yang mencapai Rp130.000per kg. Kebijakan yang dituangkan dalam salah satu Paket Ekonomi Jilid IX yang diumumkan pada (27/1) itu mengubah zonasi impor ternak dan produk ternak yang sebelumnya country based(berbasis negara) menjadi zone based (berbasis zona) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 4 Tahun 2016. Apalagi rujukan dari PP itu yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan masih masuk dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi(MK).

Hermanto, Ketua Pembina Kelompok Peternak Sapi Potong Jawa Timur menyatakan kebijakan ini berisiko sangat besar terhadap perkembangan peternakan rakyat yang kini tengah berjuang ekstra keras untuk memenuhi ekspektasi pemerintah berswasembada daging. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya apabila pemerintah tetap akan mengimpor daging dari India. Pasalnya, India merupakan salah satu negara yang masih belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). “Kita dulu sudah pernah terkena virus ini. Harus memakan waktu 100 tahun bisa terbebas atau dari 1887 sampai 1997 baru bisa diakui dunia, Indonesia terbebas dari penyakit ini,” tegasnya.

Menurutnya, penyebaran PMK ini sangat cepat, dan mungkin tidak mempengaruhi produksi sapi lokal secara langsung namun secara perlahan akan membunuh sapi-sapi di Indonesia apabila terjangkiti. “Bisa dibayangkan, bagaimana nasib peternakan rakyat kita nantinya apabila pemerintah tetap mengimpor daging dari India yang belum bebas PMK,” ucap dosen di Fakultas Peternakan Universitas Brawijayaini.

Terkait PMK, R Kurnia Achjadi dokter hewan sekaligus akademisi Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat tidak kalah keras bersuara. Dia mengungkapkan, pemerintah sudah seharusnya mengacu pada peraturan standar internasional dalam OIE (World Organisation for Animal Health). “Harusnya sudah ada tim analisa risiko datang ke sana. Kalau sudah dikatakan boleh dari aspek hukum, kesehatan, dan lainnya serta sudah dijamin memenuhi standar pengamanan dunia, sebagai rakyat mau apa lagi?,” katanyadalam acara BBA (Bincang Bincang Agribisnis) di Jakarta (17/3).

Namun Kurnia lebih menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut agar PMK tidak kembali masuk ke Indonesia. “Jangan sampai perjuangan bertahun-tahun dalam penanganan PMK ini sia-sia,” tandasnya.

Bukan Pro Peternak

Selain membawa wabah penyakit menular, daging yang diimpor dari India memiliki harga yang sangat rendah, yang tidak mendukung peternak rakyatdalam negeri. “Perhitungannya, harga daging per kg dikurangi Rp 15ribu dibagi 2 itu adalah berat hidup sapi,” jelas Hermanto.

Misalnya kalau harga daging Rp 60 ribu per kg nantinya harga bobot hidup yang didapatkan sekitar Rp 22.500 per kg bobot hidup. “Bisa dibayangkan berapa harga sapihidup ditingkat peternakdalam negeri apabila harga daging dari India hanya 45 ribu per kg,” ujar Hermanto.

Apabila pemerintah ingin menurunkan harga dagingsapi harus tetap ada batasannya. Idealnya, hargadaging sapi dikisaran Rp 90-95 ribu per kg. “Kalau pemerintah mau menurunkan hingga Rp 75 ribu per kg sudah tidak pro rakyat lagi. Dengan kata lain pemerintah pro pembeli daging, bukan pro peternak lagi,” tandas Hermanto.Meskipun pengaruh importasi daging dari India ini belum masuk ke Jawa Timur tetapi Hermanto bersama seluruh peternak sapi potong Jawa Timur berharap agar pemerintah cepat sadar untuk tidak mengimpor daging dari India.

Komentar lantang juga disuarakan peternak sapi asal Jogjakarta, Ilham Akhmadi. Menurutnya, membangun semangat peternak untuk terus beternak saja sudah susah, dengan kebijakan ini justru motivasi peternak dihancurkan.

Ia beralasan, dengan kondisi saat inisajapeternak tidak senang.Contohnya saja, mulai dari membeli bibit Rp 13-15 juta per ekor, memelihara sampai bunting, dan memelihara pedet sampai 6 bulan, biaya per harinya mencapai Rp 15-20 ribu per ekor. Sementara harga dipasaran, sapi dengan berat 350 kg dengan harga bobot mati berkisar Rp 45-47 ribu per kgsedangkan harga dagingnya sekitar Rp 86-88 ribu per kg.“Kasarnya, dari mulai bibit hingga menghasilkan pedet dalam 16 bulan pemeliharaan, margin peternak hanya berkisar Rp 2 juta atau Rp 150 ribu per ekor per bulan. Ini situasi riil peternak di lapangan. Jika saja dengan memasukan daging dari India dan berharap harga daging turun Rp 6 ribu sajaper kg maka peternakdalam negeri tidak akan kuat,” ucapnya.

Operasi Pasar Tidak Efektif

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, Asnawi berpendapat, harga yang dikatakan mahal hanya merupakan bagian dari keseluruhan daging yang dijual di pasaran. Ia beranimematok Harga Patokan Pasar (HPP) daging sapi kisarannya sudah Rp 101-103 ribu per kg.

Harga ini, dia memisalkan, didapat dari 500 kg sapi disembelih dengan 250 kg karkasmaka sebanyak 70% atau sekitar 175 kg merupakan daging. Dan daging ini masih dipotong lagi, antara lain sampil, sandung lamur, lamusir depan, rusuk, has luar, samcan, sirloin, tenderloin, betak daging paha belakang, pinggul tebal, penutup serta betis depan dan belakang. Harga daging sirloin bisa Rp 103-105 ribu per kg, atau yang termahal tenderloin bisa Rp 300 ribu per kg kalau di supermarket.

“Kalau bicara harga daging paling rendah ada, yakni CL65 yang lebih banyak lemak dibanding daging hingga CL85 semacam rawon, bisa sekitar Rp 45-55 ribu per kg. Belum lagi ada sekitar 30% untuk tulang iga yang punya nilai jual bisa dihargai RP 65-70 ribu per kg,” katanya. Namun, informasi dari pemerintah selalu dipasang harga tertinggi yakni sirloin dan tenderloin. Tenderloin di pasar bisa mencapai Rp 130 ribu per kg. Sedangkan CL65-CL85 hampir tidak terekspos.

Asnawi pun bertanya-tanya ketika ada operasi pasar yang berani menurunkan harga daging hingga Rp 85 ribu per kg. Mestinya harga sebesar itu tidak mungkin karena logikanya dagingnya didatangkan dari tempat jauh semisal Nusa Tenggara Timur yang biaya operasionalnya bisa membebani modal hingga menjadi sekitar Rp 88 ribu per kg.

Namun, ekspos harga daging yang terbatas di bagian belakang ini, diungkapkan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Sri Mukartini, atas dasar peruntukannya. Daging CL, ungkapnya hanya untuk industri. Sedangkan, harga yang dimaksudkan lebih murah dilatarbelakangi agar masyarakat bisa mengkonsumsi daging lebih terjangkau dan sekaligus aman.

Aman, yang ia maksudkan juga menjawab kekhawatiran Kurnia akan pengawasan terhadap penyakit menular seperti PMK. “Pemerintah juga ingin melindungi masyarakat, yakni daging yang bisa masuk dari negara-negara (terkait zona) tadi hanya dalam kondisi tertentu, dan tidak akan ke pasar tradisional karena akan dibatasi masuknya,” kilah Sri.

Sebagai jaminan pemerintah dengan melegalkan zone based ini, dalam PP ini juga sudah dipastikan persyaratan seperti di OIE dengan mekanisme yang ketat. Misalkan, sebelum mengambil daging kenegara asalnya, ada mekanismenyauntuk mengecek apakah negara tersebut melaksanakan mekanisme sertifikat dari OIE. Apalagi dalam ketentuan OIE juga harus disetujui oleh sekitar 180 negara yang diumumkan dalam pertemuan tahunan.

Titik Lemah Aturan

Hal menarik, banyak yang harus dikaji dalam aturan ini. Contohnya, kondisi tertentu yang dimaksud diantaranya ketika terjadi wabah atau ketika harga sangat tinggi, yakni 30% diatas HPP(Harga Pokok Produksi). “Maka memasukkan daging dari luar menjadi tidak reguler sifatnya,” terang Sri.

Namun, faktor kondisi tertentu ini juga bisa menjadi titik lemah dalam pembuatan aturan. Seperti diungkapkan Hermawanto, Penggiat Kesejahteraan, ketika kembali Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, jangan sampai tersinggung hal seperti pasal 36E, yakni “Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.”

Bahasannya, menurut Hermawanto, hal tertentu adalah keadaan mendesak akibat bencana dan ketika masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan hasil produk hewan. “Disitu saya katakan kapan saja sebetulnya bisa impor,” tegasnya.

Walaupun sudah terdapat penjelasan kuat ketika di putusan MK yang menyatakan Indonesia merupakan negara yang tidak mengenal zona dalam importasi daging atau hewansehingga, PP sistem zona ini tahap demi tahap bisa meninggalkan kesejahteraan masyarakat. “Secara legal sah, namun secara spirit perlu dipertanyakan. Jika dikaitkan dengan judicial review dari MK, PP akan rontok dengan sendirinya,” tukas Hermawanto.

Namun dalam hal ini, Dirjen PKHKementan, Muladno berpendapat, pada dasarnya secara geografis Indonesia sudah merupakan zone based karena merupakan negara yang berupa pulau-pulau. “Yang penting pelajarannya adalah kita amankan pulau kita semaksimal mungkin, terlepas dari penyakitnya apa saja,” tandasnya.

Muladno secara diplomatis mengatakan, yang terpenting adalah mengembangkan peternakan sapi baik dari skala kecil hingga besar. Dia mencontohkan dengan penerapan PP yang bisa mengizinkan impor daging dari India, di satu sisi harga daging bisa turun, di sisi lain harus ada penataan yang bisa dikonsolidasikan semua pihak sehingga harga tidak terlampau turun atau terlampau tinggi. “Misalkan daging sapi harus kita bedakan segmennya, antara sapi ras dan kampung. Sapi kampung dagingnya harusnya setara Mercedes jika di kelas mobil, ini yang kita kembangkansegmentasinya sehingga bisa kita jamin harga sapi lokal naik,” paparnya.

Sedangkan anggota Komisi IV DPRRI, Firman Subagyo menyarankan pemerintahkhususnya Kementerianpertanian harus punya grand strategy terkait sektor pertaniannyakhususnya di subsektor peternakan ini.“Rancang neraca kebutuhan nasional seperti apa, produksinya, sentranya,dan jika ada inefisiensi pelajari kewajibannya untuk memfasilitasi seperti logistik dan transportasi atau dengan regulasi,” katanya.

Ia melanjutkan, terkadang, bila dengan subsidi harga, malah bisa merusak sistemsehingga sangat penting melibatkan pelaku usaha dalammembuat regulasi. “Jangan sampai regulasi dibuat, pelaku usaha terkejut belakangan,” kata Firman.

Sumber: Trobos.com

loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Peternakan dan Herbal Updated at: 00:10

0 komentar:

Post a Comment

Copyright@2014-2016. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.