loading...

Benarkah Feedlotter Melakukan Kartel Seperti Vonis KPPU?

Posted by

KPPU Telah Menghukum Feedloter / Perusahaan Penggemukan Sapi Untuk Membayar Denda Sehubungan Dengan Tindakan Kartel Sapi. Feedlotter Pun Membantah dan Menggugatnya.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan yang membacakan putusan denda terhadap feedlotter mengungkapkan temuan, pemogokan oleh RPH dan pedagang daging pada Agustus 2015 merupakan kesepakatan bersama RPH dan feedloter terlapor. “Karena saling ketergantungan distribusi sapi dari feedloter ke pedagang. Sehingga, dinilai ada upaya terlapor menjadikan RPH dan pedagang untuk menyuarakan peningkatan jumlah kuota impor. Ini membuktikan RPH sebagai instrumen efektif bagi feedloter untuk menekan pemerintah dalam menaikkan jumlah kuota, dengan fakta kuota diperuntukkan bagi feedloter,” terangnya.


Tindakan kecurangan pelaku usaha juga dinilai KPPU dari langkahrescheduling sales. Syarkawi mendeskripsikan, kebijakan kuota impor pemerintah direspon pelaku usaha dengan mengatur penjualan ke pasar, RPH atau end user. “Misalnya, dalam kebijakan kuota itu pemerintah sudah punya kuota impor. Di Januari, sudah ada yang impor sapi bakalan untuk digemukkan selama 3-4 bulan, artinya yang impor di Januari akan dijual pada April-Mei, demikian bulan seterusnya. Tapi yang terjadi rescheduling sales,yaitu menunda penjulan yang seharusnya April-Mei. Sapi tidak semua dijual, sebagian ditahan untuk nanti dijual di bulan berikutnya,” paparnya.

Akibatnya, lanjut Syarkawi, kuota yang harusnya habis satu bulan tertentu, faktanya tidak dihabiskan. Padahalpemerintah dalam rezim kuota sudah menghitung keuntungan dari sapi yang dijual pada April-Mei tersebut. Satu saja pelaku usaha menahan pasokan ke pasar dengan kuota yang dipunyai, pasti terjadi kelangkaan di pasar. “Dan yang terjadi mereka secara bersama-sama melakukan penahanan pasokan ke pasar, membuat pasokan sapi menjadi sangat berkurang dan akibatnya dirasakan oleh end user, harga melonjak drastis,” ujarnya.

Menurut Syarkawi, kebijakan keliru dari pemerintah dimanfaatkan pelaku usaha untuk kartel. Berbeda apabila sistemnya siapapun bisa impor, sehingga misalnya 5 pelaku usaha menahan pasokan ke pasar, masih ada puluhan pelaku usaha lainnya yang menutupi kekurangan pasokan. “Tinggal ditarik bea masuk dari impor,” tukasnya. Ini yang tidak dapat terjadi di rezim kuota. Karena semua dijatah sesuai kebutuhan sapi pada saat itu. “Dan kalau semua 32 pelaku usaha ini sepakat menahan sapi-sapinya, sudah pasti langka,” kata dia. Disinilah, kata Syarkawi, menjadi pintu masuk KPPU untuk melakukan penyelidikan.

KPPU memberikan tiga rekomendasi.Pertama, kepada Kementan untuk membuat kebijakan berdasar pemenuhan kebutuhan melalui ketersediaan pasokan sapi dan keterjangkauan harga.Pemenuhan ketersediaan sapi harus diperhitungkan secara matang, dengan berpijak pada data yang akurat dan aktual. Database sapi selama ini selalu jadi “prahara” nasional.
Rekomendasi selanjutnya, saran kepada Kemendag untuk menetapkan kebijakan pemberian kuota sapi impor dalam jangka satu tahun guna menjamin kepastian distribusi. Alasannya, terang Syarkawi, agar pemerintah ada proyeksi berapa kebutuhan sapi dalam setahun, sehingga para importir bisa merencanakan proses impornya. Tidak seperti saat ini per triwulan yang mempersulit mengatur proses impornya.

Ketiga, Kemendag diminta memeriksa hubungan afiliasi antar importir dalam kuota sapi impor untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat. Disayangkan izin kuota impor oleh pemerintah diberikan tanpa memeriksa hubungan afiliasi antar pelaku usaha penerima kuota impor. “Harusnya jangan sampai perusahaan a,b,c,d adalahsatu keluarga, sehingga mempermudah proses koordinasi, mempermudah kartel,” ucapSyarkawi memberi alasan. Diantara 32 terlapor, setidaknya terdapat 16 perusahaan berafiliasi.

KPPU juga menilai adanya tendensi keterlibatan Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) dalam pertemuan para pelaku yang dinyatakan kartel tersebut. Chandra Setiawan mengatakan, majelis menilai keberadaan Apfindo bukan hanya sebagai jembatan komunikasi antara pelaku usaha tersebut kepada pemerintah dan instansi terkait, melainkan juga sebagai wadah dan atau media koordinasi dan atau komunikasi antar anggotanya tukar informasi terkait kebijakan kuota pemasaran dan harga penjualan sapi impor. “Ada kebiasaan pertemuan anggota Apfindo untuk membahas harga jual dan saling memantau harga. Sehingga terdapat pengaturan dari Apfindo terkait penjualan ke konsumen,” ia membacakan hasil putusan.

Bantahan Kuasa Hukum Feedlotter Terhadap Temuan dan Vonis KPPU

Nurmalita Malik kuasa hukum terlapor PT Tanjung Unggul Mandiri dan PT Brahman Perkasa Sentosa menampik tudingan KPPU dan menyebut banyak putusan yang tidak sesuai. “Misalnya, asosiasi disebut membicarakan harga, padahal banyak sekali kesaksian para terlapor yang bilang tidak ada pembicaraan harga, kita tidak pernah menggunakan asosiasi untuk membicarakan harga. Juga tuduhan kesepakatan, itu kan berdasarkan catatan tulis tangan yang waktu di pemeriksaantidak dapat dibuktikan siapa penulisnya, dalam kapasitas apa, tidak ada sama sekali paraf dari para terlapor saat itu, jadi dari mana bukti ada kesepakatan yang dirujuk tadi?” gugat dia.

Soal rescheduling sales. “Kami 100% selalu penuhi kuota. Rescheduling gimana? Ini ada kesalahan mengerti atas nature industry sapi impor, itu nggak bisa langsung dijual karena harus digemukkan dulu 4 bulan. Regulasi dari pemerintah, impor bobotnya ditentukan, harus penggemukkan 4 bulan. Bukan mengatur produksi, tapi memang harus digemukkan terlebih dulu baru bisa dijual. Tidak mungkin sapi ditahan lebih lama, karena kalau digemukkan lebih lama yang tumbuh bukan daging tapi lemak,dan mengurangi harga jual sapi. Kita merugi,” ia berargumentasi. Didiek Purwanto, Direktur Utama PT Karunia Alam Sentosa Abadi menambahkan bantahan terhadap tudingan pembagian sendiri kuota sapi impor. “Kuota ditentukan pemerintah, tidak ada bagi-bagi, sehingga banyak hal perlu diklarifikasi. Apalagi, kami baru melakukan operasional Juni 2015 bagaimana bisa sudah termasuk terlapor. Ini luar biasa, kita belum pernah melakukan apa-apa.Sedangkan ada BUMN yang juga melakukan impor tapi tidak dipanggil. Sehingga ini dasar keputusannya apa, seakan mengambil bagian kecil saja dari bagian dasar untuk memberatkan terlapor,” ucapnya menggugat.

loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Peternakan dan Herbal Updated at: 00:00

0 komentar:

Post a Comment

Copyright@2014-2016. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.