loading...

Harga BBM Turun Mulai 5 Januari 2016

Posted by

Tadi malam, Menteri ESDM Sudirman Said yang didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Pra­mono menjelaskan, pemerintah memutuskan menunda pena­rikan pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) sebesar Rp200 untuk setiap liter pembelian premium dan Rp300 untuk se­tiap liter pembelian solar. Dengan demi­kian, maka mulai Selasa (5/1) pukul 00.00 WIB, harga pre­mium menjadi Rp6.950 per liter, dan harga solar menjadi Rp5.650 per liter.

Pemerintah akan menyiapkan segala sesuatunya, disiapkan aturan-aturannya, kemudian implementasinya harus melalui mekanisme APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

“Jadi dengan begitu dalam sidang-sidang berikutnya, dima­na kita berkesempatan untuk melakukan usulan APBNP (APBN Perubahan), maka ini akan dibahas,” kata Sudirman kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/1) petang.

Pemerintah, lanjut Menteri ESDM, pelaksanaan penarikan Dana Ketahanan Energi akan menunggu bersamaan dengan proses penyusunan APBNP. De­ngan begitu menghindari berba­gai kontroversi yang sudah muncul.

“Konsekuensi dengan ke­putusan itu maka harga bahan ba­kar minyak (BBM) akan dike­nakan harga baru yang tidak lagi ditambahi dengan penghim­pu­nan dana pengembangan energi tadi,” tegas Sudirman.

Dengan demikian, harga BBM yang diumumkan peme­rintah beberapa waktu lalu, yakni premium Rp 7.150/liter dan solar Rp 5.950/liter tidak berlaku. Harga kedua BBM ini bakal lebih murah lagi dan berlaku mulai Selasa (5/1), yaitu harga pre­mium di luar Jawa-Bali-Madura Rp 6.950/liter, harga solar Rp 5.650/liter, minyak tanah Rp 2.500/liter, premium di Jawa-Bali-Madura Rp 7.050/liter.

Langkah Tepat

Keputusan Presiden RI Joko Widodo menunda pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) dinilai tepat oleh sejumlah kalangan.

Kendati begitu, masih ada desakan dari salah satu kelom­pok yang meminta agar pungutan DKE yang bersumber langsung dari masyarakat tidak hanya ditunda, melainkan dibatalkan.

“Kita prinsipnya meng­apre­siasi. Berarti mereka (peme­rintah) mendengarkan aspirasi dewan agar tertib anggaran,” ucap Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Satya Widya Yudha seperti dilan­sir Kompas. com, Senin (4/1/2016).

Sementara itu, menanggapi kabar bahwa pemerintah akan membahas terlebih dahulu ren­cana pungutan DKE bersama DPR, Satya mengatakan DPR siap membahas penggunaan ang­ga­ran tersebut agar tepat sasaran.

“Saya kira sudah benar pe­nun­daan itu, karena regulasinya tidak jelas, bahkan tidak ada. Seharusnya bukan hanya pe­nundaan, tetapi pembatalan,” kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

Menurut Tulus, masalah keta­hanan energi bukan menjadi tanggung jawab masyarakat da­lam hal pembiayaan, melainkan menjadi tanggung jawab peme­rintah. “Harus diperjelas dulu apablue print Dana Ketahanan Energi itu, jangan asal comot, tapi tak jelas juntrungannya,” imbuh Tulus.

Ditolak

Dari Pekanbaru, rencana pe­nerapan DKE tersebut, ditolak puluhan mahasiswa Universitas Riau (UR) saat menggelar aksi damai di bundaran Tugu Zapin, depan Kantor Gubernur Riau, Senin siang kemarin.

Menurut koordinator lapa­ngan aksi, Faizal Indra Rangkuti, ren­cana penerapan pungutan DKE itu adalah kabar duka bagi rakyat Indonesia, di tengah le­mah­nya perekonomian masya­rakat. Se­hingga timbul kesan, pemerintah mencoba memeras rakyat melalui pungutan DKE tersebut.

“Pungutan ini tidak memiliki norma dan dasar hukum yang jelas. Pungutan liar ini tentunya menambah beban bagi masya­rakat kecil dan menengah sebagai mayoritas konsumen BBM ini,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu, massa juga mendesak aktivis prorakyat lainnya di Tanah Air, untuk ikut serta turun ke jalan atas nama kepentingan rakyat. “Kami sege­nap keluarga be­sar BEM Unri memanggil akti­vitis-aktivis dan BEM se Ind­o­nesia untuk bersatu dan bersum­pah untuk menolak pungli dana ketahanan energi,” tambahnya.  

loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Peternakan dan Herbal Updated at: 14:50

0 komentar:

Post a Comment

Copyright@2014-2016. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.