loading...

Hat-hati, Pasang Meme dan Status Menghina Presiden di Facebook Bisa Dipenjara

Posted by

Rencana Presiden Menghidupkan Kembali Pasal Penghinaan Terhadap Presiden 
Ternyata, Presiden Jokowi ternyata "gerah" juga dengan banyaknya meme dan status-status di media sosial yang terkesan menjelek-jelekkan hasil kerja dan kinerja pemerintahannya. Banyak kebijakan pemerintahan Jokowi yang tidak populer muncul di media sosial sebagai meme "lucu" tetapi "menyedihkan" karena makna yang tersirat didalamnya seolah-olah pemerintah dan jajarannya tidak bisa kerja dan selalu mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat terutama rakyat miskin. Sepertinya latar belakang inilah yang mengilhami Jokowi untuk coba menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden (akankah era seperti orde baru akan hidup lagi?) seperti yang dilansir oleh merdeka.com berikut ini:

Presiden Jokowi berencana menghidupkan kembali salah satu pasal dalam draf KUHP tentang penghinaan terhadap presiden. Menurut Jokowi, pasal itu ada untuk melindungi presiden sebagai simbol negara.

"Urusannya presiden sebagai simbol negara bukan pas saya saja kan, nantinya juga jangka panjang," kata Jokowi seusai melakukan peresmian di Pelabuhan Kali Adem, Jakarta, Selasa (4/8).

Jokowi menilai pasal penghinaan presiden perlu ada dalam KUHP supaya memproteksi masyarakat yang bersikap kritis sehingga tidak terjerat pada pasal-pasal 'karet' yang berujung pidana. Karena itu, pemerintah menambahkan Butir pasal dalam pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP.

Dalam Pasal 263 RUU KUHP ayat 1 itu nantinya dijelaskan bahwa 'setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.'

Kemudian di dalam ayat selanjutnya ditambahkan bahwa 'tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri'.

Ketua DPR Setya Novanto memiliki sikap mengambang terkait Pasal 263 ayat 1 dan diperluas lewat pasal 264 RUU KUHP yang disodorkan pemerintah tentang penghinaan presiden. Setya menyatakan bahwa nama baik presiden harus tetap dijaga. Maka dari itu setiap orang tidak boleh melakukan penghinaan. Namun di sisi lain kritik harus tetap ada dan disampaikan secara bertanggung jawab.

Perlu diketahui, pada 2006 Mahkamah Konstitusi pernah menghapus pasal tersebut. Tidak hanya menghapus Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR menghapus norma itu dari RUU KUHP.
Lalu apakah orang yang memposting meme atau bikin status menghina Jokowi di Facebook juga bisa kena? Bagaimana cara menghindarinya?

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, pemerintah harus mempertegas bunyi kalimat dalam pasal penghinaan tersebut. Sebab, jangan sampai pasal penghinaan terhadap presiden itu nantinya malah menghambat kebebasan berpendapat.

"Penghinaan adalah menyangkut tentang menyamakan seorang manusia yang bukan manusia dan yang tidak menyampaikan kata-kata yang tidak sepantasnya atau orang itu diibaratkan sebagai piaraan di rumah. Tetapi kalau misalnya kita mengkritik pemerintah tidak becus saya kira hal yang wajar," kata Emrus saat dihubungi merdeka.com, Rabu (5/8).

Lanjut Emrus, terlebih melihat perkembangan zaman saat ini, yang mana tak menutup kemungkinan kritik bisa dilayangkan lewat jalur apapun dan selama kritik itu membangun menurutnya hal wajar. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih mempertegas lagi butir dalam pasal penghinaan presiden tersebut.

"Kalau memang sekarang dihidupkan pasal penghinaan presiden itu dibuat dalam batasan yang terukur saya kira sangat wajar tetapi kalo pasal itu sangat abstrak maka dapat dimanfaatkan pemimpin untuk membawa ke ranah hukum. Sehingga definisi penghinaan itu harus dipertegas secara terukur jangan abstrak sehingga dapat menghambat kebebasan berpendapat," tandasnya.

Sejarah Dihapusnya Pasal Penghinaan Terhadap Presiden

Mahkamah Konstitusi telah menolak salah satu pasal dalam draf KUHP yang berisi tentang penghinaan terhadap Presiden pada tahun 2006. Namun, di era Presiden Joko Widodo pasal tersebut kembali dihidupkan dan telah disodorkan ke DPR agar disahkan menjadi undang-undang.

Ketua DPR Setya Novanto memiliki sikap mengambang terkait Pasal 263 ayat 1 dan diperluas lewat pasal 264 RUU KUHP yang disodorkan pemerintah tentang penghinaan presiden. Setya menyatakan bahwa nama baik presiden harus tetap dijaga. Maka dari itu setiap orang tidak boleh melakukan penghinaan. Namun di sisi lain kritik harus tetap ada dan disampaikan secara bertanggung jawab.

"Presiden juga harus dijaga, DPR juga harus jaga (nama baik presiden) karena itu simbol negara. Itu yang penting adalah bagaimana cara menyampaikan dan juga cara bagaimana itu memberikan pendapat-pendapatnya. Kalau dikritik betul-betul tidak ada masalah. Tapi yang penting konstruktif, yang penting untuk pembangunan," kata Setnov di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8)

Lantas, apa bedanya antara menghina dan mengkritik Presiden?
Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai tak ada perbedaan antara menghina dan mengkritik Presiden. Sebab, kata dia, Presiden merupakan sebuah jabatan publik yang sah-saja mendapatkan hinaan maupun kritik.

"Mau hina mau kritik boleh karena Presiden itu jabatan politik. Resiko jabatan publik memang seperti itu, masa kalau nggak boleh hina Presiden lantas mau gimana? ganti Presidennya? ya siapapun yang ganti pasti dapat hinaan karena ini jabatan publik," kata Ray saat dihubungi merdeka.com, Selasa (4/8).

Ray menegaskan, seseorang melakukan penghinaan dikarenakan tidak puas dengan kinerja seorang Presiden bukan menghina dari sisi pribadi Presiden tersebut. Oleh sebab itu, dia menegaskan tak setuju pasal ini kembali diajukan ke DPR sebagai rancangan undang-undang.

"Ya sangat tidak setuju. Orang menghina itu menghina Presiden bukan menyerang sisi pribadinya," paparnya.

Selain itu, dia mengaku kecewa dengan pemerintahan saat ini dengan kembali mengajukan pasal tentang penghinaan Presiden yang menurutnya semakin menunjukkan bahwa rezim Jokowi terus menggerus demokrasi.

"Sekarang pasal ini, KPK dikriminalisasi, Komisi Yudisial juga dikriminalisasi, aktivis korupsi sekarang mau dikriminalisasi juga. Sayang kita sayangkan pemerintah sekarang ini," tukasnya.

Terlebih, kata dia, sejumlah pihak banyak yang percaya saat Presiden Jokowi terpilih menjadi Presiden ketujuh Indonesia untuk membawa demokrasi di tanah air semakin kuat. Namun nyatanya, justru setelah menjabat harapan tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan.

"Kita gadang-gadang pemerintahan sekarang ini bisa bawa demokrasi lebih benar tapi sikapnya malah menjurus ke orde baru," tandasnya.

Sumber: merdeka.com

loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Peternakan dan Herbal Updated at: 19:15
Copyright@2014-2016. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.