loading...

BPJS Haram menurut MUI, Perlunya dialog antara MUI dan BPJS

Posted by

BPJS Konvensional dan Syariah versi MUI


Fatwa MUI yang menyatakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai sesuatu yang haram menjadi perbincangan hangat khalayak ramai. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin membenarkan bahwa BPJS haram lantaran tak sesuai syariat islam.
Ia mengatakan, sistem BPJS Kesehatan konvensional yang berlaku selama ini mengandung transaksional yang belum mencerminkan konsep ideal akan jaminan sosial dalam Islam. Kebijakan tersebut dinilai mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (berjudi) dan riba. Salah satunya mengenai bunga dua persen sebagai denda jika peserta menunggak bayar bulanan.
"Ada bunga dan akad yang tak sesuai dengan syariah. serta dipertanyakan asal dana yang diinvestasikan. Maka keluarlah fatwa BPJS tidak sesuai syariah," terangnya pekan lalu.
Sedangkan BPJS versi MUI, dengan membuka sistem BPJS Kesehatan sesuai dengan prinsip syariah. Seperti halnya pegadaian syariah, bank syariah, asuransi syariah dan produk-produk syariah lainnya. Dengan menjalankan BPJS berdasarkan peraturan serta melibatkan lembaga keuangan syariah.
"Saya sudah bilang prosedurnya harus cepat, gunakan fatwa, produk-produknya harus sesuai syariah, sehingga nanti ada pernyataan DSN (Dewan Syariah Nasional) soal syariahnya, akadnya harus betul, status tanah yang dikumpulkannya, bagaimana kalau dan itu surplus, bagaimana kalau kurang, siapa yang bertanggung jawab harus secara syariah, jadi itu harus sesuai syariah," papar Ma'ruf.
Ma'ruf mencontohkan Pengelola dana pensiun yang sudah berkonsultasi dengan MUI dengan melibatkan OJK agar menggunakan sistem syariah.
Founder Halal Corner Aisha Maharani menilai, langkah MUI mengeluarkan fatwa tersebut tentu memiliki dasar keinginan melindungi konsumen muslim dari unsur-unsur yang tidak halal. Aisha menilai, sistem BPJS memang belum sempurna. Oleh sebab itu, perlu ada langkah-langkah untuk menyempurnakan sistem BPJS tersebut.
Aisha menyoroti beberapa hal berupa akad atau kesepakatan antara peserta dan penyelenggara BPJS. Adapula pengelolaan dana yang dikumpulkan peserta, serta tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam sistem tersebut.
Sebelumnya, fatwa ini diputuskan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia pada Juni 2015 di Tegal, Jawa Tengah. MUI pun menyarankan pemerintah untuk membentuk BPJS yang syariah.
Sikap presiden terhadap diharamkannya BPJS oleh MUI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Kesehatan, BPJS dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berdialog mengenai sistem BPJS Kesehatan. Dialog akan dilakukan pada pekan depan setelah Muktamar NU dan Muhammadiyah selesai.
"Menteri Kesehatan dan Kepala BPJS untuk melakukan dialog dengan MUI meminta konfirmasi klarifikasi dua hari lalu. Antara BPJS, Bu Nila sudah melakukan pertemuan ini. Akan dilakukan dialog lebih lanjut Minggu depan," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada wartawan di Istana, Jakarta, Jumat (31/7).
Menurut Andi, setelah terjadi dialog di antara ketiganya, hasilnya akan dilaporkan ke presiden. Dalam dialog tersebut, nantinya akan dicari titik temu dan bagaimana menyikapi sistem BPJS Kesehatan agar tidak meresahkan masyarakat.
"Akan mencari titik temu di mana poin-poin yang diungkap dalam kajian MUI akan disampaikan dan dipelajari apakah memang harus ada modifikasi atau memang sudah cukup sistem itu," jelasnya.
Seperti diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diselenggarakan pemerintah hukumnya haram. Sebab, pengelolaan sistem BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah.
Wakil Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan, seharusnya sistem BPJS Kesehatan prosedurnya diawali dengan menggunakan fatwa MUI. Kata dia, pengelola BPJS sebelumnya tidak pernah melakukan konsultasi dengan MUI agar sistem yang mereka bangun sesuai prinsip syariah.
"Saya bilang prosedurnya gunakan fatwa, produk sesuai syariah. Akad harus betul, status dana yang dikumpulkannya untuk apa, bagaimana dana itu bila kurang, diinvestasikan harus sesuai syariah," kata Ma'ruf di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/7).
Tanggapan wakil presiden
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan haram. MUI menjelaskan, secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam.
Penetapan fatwa BPJS haram ini kemudian mendapat pandangan beragam dari masyarakat. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, akan membicarakan Fatwa MUI yang menyatakan bahwa BPJS tidak memenuhi ketentuan syariah alias haram.
"Ya saya kira kita pelajari saja masalahnya dan kita bisa diskusikan dengan para ulama, tentu kan di sini banyak perbedaan-perbedaan pendapat," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/7).
Mengenai pembentukan BPJS Syariah, JK belum banyak berkomentar. Namun JK melihat sistem di perbankan syariah juga ada sistem denda dengan nama yang berbeda.
"Kadang-kadang juga dalam bank syariah juga begitu, kalau telat sesuatu juga ada sanksinya. Ya tergantung nanti kita perbaiki sanksinya, bukan denda, apalah itu, administrasi," tutup JK.
Sumber: merdeka.com

loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Social Media Widget SM Widgets




Peternakan dan Herbal Updated at: 19:53

0 komentar:

Post a Comment

Copyright@2014-2016. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.