Batasi Import Daging, Indonesia Dianggap Merusak Prinsip Inti WTO

loading...
Selandia Baru dan Amerika Serikat menyeret Indonesia ke panel penyelesaian sengketa WTO. Kedua lembaga perdagangan dunia itu untuk menghapus pembatasan impor yang dilakukan RI pada produk pertanian secara luas luas termasuk buah, sayuran dan daging.

"Selandia Baru percaya pembatasan di Indonesia merusak prinsip-prinsip inti WTO dan tidak konsisten dengan kewajiban utama dalam perjanjian WTO," rilis Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan sebagaimana dilansir kantor berita NZ Newswire 19/3. Selandia Baru, bersama dengan Amerika Serikat, sehari sebelumnya telah mengajukan permohonan pembentukan panel penyelesaian sengketa WTO.

Rilis itu mengatakan sejak tahun 2010, pembatasan Indonesia ini telah berdampak yang parah pada ekspor pertanian New Zealand. Pada Januari 2015 ekspor daging sapi NZ ke Indonesia turun lebih dari 95%.  Padahal RI telah lama menjadi pasar ekspor utama industri daging sapi senilai lebih dari $ 180 juta /tahun.

Di Washington, Perwakilan Dagang AS Michael Froman mengatakan ia bangga berdiri atas nama petani dan peternak AS yang ia klaim sebagai "memikul hambatan ekspor yang tidak adil" oleh Indonesia, negara terbesar keempat di dunia.

Pembatasan impor yang dimasukkan Froman ke dalam tuntutan persengketaan itu antara lain komoditas apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah kering, ternak, ayam dan daging sapi. Persyaratan perizinan memiliki efek membatasi jumlah impor melalui pembatasan pada saat produk tertentu dapat diimpor, harga dan kuantitas.

Potensi perdagangan senilai $ 200 juta dari ekspor AS ke Indonesia tertahan oleh rezim perizinan impor pada tahun 2014, termasuk $ 122.000.000 buah dan sayuran, dan produk hortikultura lainnya.

Sejak 2012 RI memutuskan melarang impor unggas dan produk daging tertentu. Selain itu RI dicap menganut paham “rezim perizinan impor pembatasan perdagangan” untuk produk hortikultura.

AS telah bekerja sama dengan Selandia Baru untuk mendobrak hambatan ini, dan kedua negara pertama mendekati Indonesia pada Januari 2013. Rilis dari USTR (US Trade Representative) upaya selanjutnya dilakukan sejak Mei 2014, namun kedua upaya itu tanpa hasil.

Daging Sapi NZ
Data dari Meat Industry Association NZ menyebutkan Indonesia membatasi kuota impor sapid an produk turunannya pada 2011 sebagai bagian dari program swasembada daging. Hal itu menyebabkan penurunan ekspor sapi, daging sapi dan jeroan sapi NZ ke Indonesia.

Padahal nilai ekspor tahun 2012 dari 10.206 ton daging sapi ke RI mencapai senilai $ 48.800.000. Pada 2010 ekspor daging sapi  NZ ke RI sebanyak 48.823 ton senilai $ 185.000.000. Ketika itu pasar daging sapi RI menduduki peringkat kedua terbesar bagi negara NZ.

Sebuah relaksasi kuota impor pada akhir 2013 membuat aliran ekspor ke RI pulih di level 19.258 ton senilai $ 79 juta pada 2014. Sehingga RI menjadi pasar nomor enam di NZ. Namun Indonesia kemudian memperketat pembatasan lagi dan pada bulan Januari 2015, ekspor daging sapi Selandia Baru ke Indonesia merosot menjadi hanya tinggal 28 ton, dari 2.669 ton pada bulan Januari tahun lalu.

Chief Executive Meat Industry Association NZ  Tim Ritchie secara keras menegaskan "diskusi rasional" dengan Indonesia tidak berjalan. "Sepertinya pemerintah kita dan AS akan berjuang untuk itu dan menggunakan proses sengketa WTO mendorong ‘rasionalitas’ untuk Indonesia," katanya.

"Itu indikasi yang cukup adil bahwa diskusi tidak berhasil dan sekarang pindah ke tahap berikutnya di WTO,” tegas Ritchie.

Dari kerasnya upaya AS dan New Zealand untuk mendobrak pintu impor RI, menegaskan betapa besar nilai Indonesia secara  ekonomis bagi perdagangan dan kelangsungan hidup petani – peternak kedua negara itu. Sepantasnya agroindustri dalam negeri menyadari betapa istimewa pasar RI dan segera membanjirinya dengan produk negeri sendiri. Karena dikhawatirkan pembatasan oleh pemerintah tak akan selamanya bisa diandalkan, aka nada masanya untuk berakhir.

loading...

FOLLOW and JOIN to Get Update!

Peternakan dan Herbal Updated at: 00:21
loading...
Copyright@2014-2018. www.AgrobisnisInfo.com . Powered by Blogger.